BNN Melaporkan Ingin Bentuk K-9 ke Komisi II DPR RI

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNN, PPATK, BNPT, DAN LPSK di Ruang Komisi III Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/6). Dalam rapat tersebut membahas tentang penghematan anggaran berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2016. Dalam rapat tersebut Kepala BNN, Kepala PPATK, Sestama BNPT dan Ketua LPSK memaparkan beberapa materi yang nantinya akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3.

Kepala BNN Budi Waseso memaparkan pagu awal tahun 2016 sebesar Rp 1.367.802.022.000. Sesuai Inpres No. 4 Tahun 2016 pagu tersebut dikenakan penghematan sebesar Rp 65.508.444.000 dan memperoleh tambahan anggaran dari reward sebesar Rp 90.000.000 dan mendapatkan tambahan untuk kebutuhan mendesak sebesar Rp 741.741.951. hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2016, sehingga total pagu R-APBNP 2016 menjadi 2.134.035.529.000. Adapun rincian rencana pengalokasian perubahan digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Menanggapi hasil pemaparan dari Kepala BNN, Kepala PPATK, Sestama BNPT dan Ketua LPSK, hampir seluruh fraksi menyayangkan soal adanya pemotongan anggaran tersebut. Hal itu dikarenakan masalah Narkotika dan Terorisme saat ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Anggota Komisi III Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra mengatakan pemotongan anggaran ini beresiko terjadinya penyelewengan barang bukti oleh oknum.

“Dengan pemotongan anggaran BNN, saya agak sedikit miris. Ini bisa memicu hal yang tidak kita inginkan, karena barang bukti di BNN itu panas dan bisa jadi uang dengan secepatnya,” uajar Wihadi.

Sementara anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem, Taufiqul Hadi, berkomentar terkait adanya pengaruh dalam tubuh BNN dan BNPT terkait pemotongan anggaran. ”Apakah pengurangan anggaran dapat mempengaruhi kinerja? kami memahami kondisi keuangan negara kita, tapi tidak boleh abai soal narkotika dan terorisme”, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala BNN menyatakan bahwa sebenarnya ada pengaruh dari adanya pemtongan anggaran. Apalagi BNN sangat membutuhkan modernisasi peralatan intelejen, sebab saat ini bandar dan jaringan sudah memiliki peralatan yang lebih canggih.

“Kami sangat memahai kondisi keuangan Negara, tapi kita harus prioritaskan mana alat yang paling dibutuhkan. Kekuatan BNN terbatas tapi ancaman yang dihadapi luar biasa. Contoh soal pengungkapan kasus narkoba di bandara dan pelabuhan yang kerap bobol karena keterbatasan alat. Salah satunya adalah X Ray tapi itu bisa ditanggulangi oleh adanya pasukan anjing pelacak atau disebut K-9”, ungkap Buwas.

Buwas menambahkan membentuk kekuatan itu sulit dan mahal. Salah satu solusi yang diambil oleh BNN adalah dengan merekrut anjing pelacak lokal. “Sebelumnya kita pakai anjing pelacak dari Amsterdam dengan kisaran harga Rp 120-125 juta. Kami cari solusi dengan menggunakan anjing lokal dan dapat dijangkau dengan harga Rp 10 juta”, jelasnya.

Namun kendala tetap ada, BNN belum memiliki personel yang bertugas untuk melatih anjing-anjing tersebut. Buas menambahkan jika sebelumnya disepakati untuk menempatkan 3 unit anjing pelacak disetiap BNNP, artinya dibutuhkan kurang lebih 2000 ekor anjing pelacak dan proses penempatan 2000 anjing pelacak tersebut akan memakan waktu yang cukup lama.